Keajaiban Komodo Abal-abal Atau Bukan

Ada yang menganggapnya kerabat dinosaurus dari Timur. Atau naga raksasa menyeramkan. Bahkan, legenda setempat meyakini,  dia adalah keturunan Ora --saudara kembar manusia dari rahim Putri Naga yang menikah dengan Empu Najo.

Para ilmuwan berlomba menguak misteri hewan bernama latin, Varanus komodoensis itu. Dia sejenis kadal raksasa, dengan nama komodo.

Kawanan hewan langka itu melata di sekitar Taman Nasional Komodo, di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Pulau itu seperti gugus kehijauan mengapung di laut sunyi. Dengan perahu bermotor, dia bisa dijangkau dalam tempo 1,5 jam dari pelabuhan di daratan terdekat, Labuan Bajo.

Sejak diperkenalkan oleh Belanda kepada dunia pada 1912, Komodo nyaris terlupakan. Tapi sepanjang dua pekan lalu, binatang itu menjadi topik panas. Dari Pulau Komodo yang jauh, debat soal komodo menyeret sejumlah figur politik nasional. Itu semua gara-gara komodo diikutkan lomba tujuh keajaiban dunia, oleh satu lembaga New7Wonders of Nature, yang berbasis di Swiss.

Adalah Jusuf Kalla yang merasa dikecilkan langkahnya. Sebagai duta kampanye,  mantan Wakil Presiden Republik Indonesia itu giat berkampanye meloloskan komodo di ajang internasional. Tapi, upayanya dicegat oleh kampanye lain, yang meragukan kredibilitas lembaga New7Wonders.

Itu sebabnya, pada Jumat 4 November 2011, di Gedung Palang Merah Indonesia (PMI), Kalla menggelar jumpa pers.

Di ruang rapat itu, dia duduk dengan latar poster kampanye komodo, bersanding lambang palang merah. Kalla menghadap ke satu layar besar, yang menghubungkannya dengan Direktur New7Wonders, Jean-Paul de la Fuente, yang saat itu berada di Cape Town, Afrika Selatan.  Di sebelahnya, duduk Ketua Pendukung Pemenangan Komodo, Emmy Hafild.

 “Ini sebenarnya capek yang tidak perlu,” ujar Kalla. Lomba itu akan berpuncak pada 11-11-11, dan Kalla seperti mengejar waktu agar komodo bisa meraih dukungan besar. Dia termasuk mengimbau dukungan SMS untuk Komodo Rp1.

Di tengah upayanya, sejumlah tuduhan dialamatkan ke New7Wonders. Lembaga itu disangka abal-abal, sarat penipuan, dan hanya berorientasi profit. Bahkan SMS dukungan itu pun dipersoalkan. “Capek saja, kok soal-soal begini, serupiah saja diributin,” dia menambahkan.

Ihwal lembaga itu abal-abal dikemukakan oleh Duta Besar RI untuk Swiss, Djoko Susilo. Sejak Maret 2010 lalu, saat ia baru menjabat, politisi yang bekas wartawan itu mencium gelagat tak beres soal New7Wonders.

Djoko lalu beraksi: dia menyelidiki alamat surat New7Wonders di Hoeschgasse 8, P.O. Box 1212, 8034 Zurich. Tapi, ternyata tak valid. Yang paling mendekati adalah: Hoeschgasse 8, P.O. Box 1212, 8008 Zurich. Di sana tak ada kantor, tapi sebuah museum.  Nyanggong beberapa hari, anggota tim tak menemukan adanya kegiatan.

Tuduhan ‘abal-abal’ dan ‘yayasan kaleng’ pun langsung dikeluarkan Dubes Djoko.

Dari masalah kantor tak jelas, kontroversi merembet ke isu tuntutan uang yang dikabarkan berjumlah luar biasa, sampai US$4juta. Juga keabsahan SMS yang nilainya Rp1, dan dugaan bahwa Jusuf Kalla bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ‘terjebak’.

Apa kata Kalla? Ketua PMI itu justru mengaku heran, mengapa kontroversi lama baru mencuat akhir-akhir ini.  “Kok diungkap lagi,” kata dia, curiga. “Minggu ini, kita dihanyutkan oleh teman-teman yang sengaja atau tidak sengaja ‘merecoki’.”

Israel juga ikut

Kalla mengatakan, urusan kadal raksasa itu tak membuat dia merasa “dikadali”. Bukan hanya pemimpin politik di Indonesia berlomba mengkampanyekan hal unik di negaranya ke New7Wonders.  Dia menunjuk foto para pemimpin dunia, di antaranya Ratu Yordania, penguasa Dubai, PM Bangladesh Sheikh Hasina, Presiden Korea Selatan Lee Myung Bak, dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Kalla lalu berujar, “apa sanggup membodohi mereka semua.” Bahkan, kata Kalla, Presiden Obama juga memakai pin dukungan untuk wakil dari Amerika Serikat, Grand Canyon.  Lalu, jari Kalla menunjuk foto Netanyahu yang sedang mengirimkan SMS dukungan untuk Laut Mati. “Ini orang yang paling sulit dibodohi,” kata dia tentang pemimpin Israel itu.

Kalla juga menangkis tudingan, bahwa dia cari popularitas lewat komodo menjelang Pemilu 2014.  “Kalau saya orang baru, mungkin bisa dibilang saya numpang promosi pada komodo.  Saya ini orang lama, lima tahun jadi wakil presiden” kata Kalla. “Bahkan lebih terkenal saya daripada komodo,” dia menambahkan, dan lalu tertawa.

Jusuf Kalla mengungkapkan, ia menjadi Duta Komodo sejak 30 September 2011, setelah pemerintah memutuskan mencabut keikutsertaan komodo di New7Wonders itu. Dia lalu menuturkan alasannya.

Di banding Bali dan Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur minim sumber daya. “Di Bali 6.000 turis datang tiap hari. Semua jadi maju, perekonomian, kerajinan. Di NTB juga banyak turis, kita baru meresmikan bandara internasional di sana, hotel dan cottage segera dibangun. Sementara, NTT nggak ada apa-apanya. Hanya panas yang ada,” kata dia.

Jadi, Kalla ingin menjadikan komodo sebagai pancingan bagi turis ke NTT. “Ini bukan untuk mendewa-dewakan Komodo. Komodo bukan dewa, dia tidak minta rumah baru, baju baru, dia tetap berkubang di lumpur,” kata dia. “Tapi, perkenankan rakyat senang, kenapa disusahkan. Bayangkan harapan bagi rakyat, bukan berkutat pada di mana kantornya. Mana coba yang lebih penting, rakyatkah? Atau kantornya?” tambah Kalla.

Hal lain, kampanye itu tak berarti mengorbankan komodo. Kata Kalla, ada aturannya, ada kuota. “Mungkin 300-400 orang setiap harinya. Orang asing bayar mahal.” Komodo sendiri tak bakal terancam. “Mengunjungi Komodo paling setengah sampai satu jam.  Tak mungkin tinggal berlama-lama, apa mau berkelahi dengan Komodo?” kata Kalla. Selain itu, ada banyak kegiatan wisata lain di Pulau Komodo. “Bisa menyelam, makan-makan di Labuan Bajo.”

Pulau Komodo sebetulnya sudah diakui Unesco sebagai cagar manausia dan biosfer pada 1986. Lalu, pada 1991, pulau itu juga meraih gelar warisan dunia (world heritage). Lantas mengapa ngotot mendapatkan gelar New7Wonders?

Untuk hal ini, Kalla mengatakan komodo bukan satu-satunya berjuluk warisan dunia. Ada sekitar 900 tempat punya gelar serupa. Itu tak berarti komodo menjadi istimewa. Kunjungan turis juga tak meningkat.  “Selama hampir 20 tahun, tidak didukung promosi, akhirnya jumlah pengunjung Komodo hanya 50 orang tiap harinya. Sekarang, setelah ada kampanye meningkat 100. Cita-cita kita sih sampai 500 orang,” ujar Kalla.

Bukan abal-abal?

Cape Town, Afrika Selatan, sekitar pukul 05.00 pagi waktu setempat. Setengah mengantuk, Jean-Paul de la Fuente muncul menyapa orang-orang di seberang layar di Jakarta, yang saat itu pukul 10 pagi. “Hari ini kami akan bertemu dengan trio peraih Nobel, Nelson Mandela, Desmond Tutu, dan FW de Klerk yang sedang mengkampanyekan Table Mountain,” kata dia, membuka percakapan.

Eamonn Fitzgerald, orang nomor dua di New7Wonders itu juga menyempatkan diri menjawab secara langsung, segala kontroversi di Indonesia.

Menanggapi pertanyaan wartawan, Jean-Paul tak habis pikir dengan ulah sebagian pejabat Indonesia. Pertama, mengapa mengirim misi rahasia, datang secara misterius ke  kantor pusat New7Wonders. Bukankah lebih baik mengontak terlebih dahulu. “Dengan cara mengundang, dan menerbangkan sejumlah orang ke Swiss dengan anggaran negara,” kata dia. Kegiatan mata-mata seperti itu tak semestinya dilakukan. “Ini bukan hal yang lucu, bisa ditertawakan. Ini sangat serius.”

Dia menambahkan, ada pejabat pemerintah membelanjakan uang negara untuk membayar pengacara di Zurich, Swiss demi bantuan hukum terkait sengketa dengan New7Wonders. “Biayanya tentu sangat mahal.  Patutkah menggunakan uang rakyat untuk ini, demi sakit hati orang tertentu” ujar dia.

Ia juga mengritik sikap Dubes RI untuk Swiss, Djoko Susilo yang berbicara ke media soal temuannya itu, melancarkan tudingan, tanpa mengontak pihak New7Wonders untuk meminta konfirmasi.

Jean-Paul membahasakan tindakan para pejabat itu sebagai sebuah ‘serangan’.  Dia menambahkan, bentuk serangan lain datang dalam bentuk dua surat dari pengacara pihak Kementerian Pariwisata. “Berisi protes pencoretan Kementerian Pariwisata sebagai Official Supporting Committee.” Dua surat itu tak dibalas. “Kami hanya akan membalas jika menganggap itu penting untuk dibalas.”

Soal tuduhan alamat palsu, Jean-Paul menjelaskan, New7Wonders punya dua alamat, satu PO BOX dan satu lagi di Museum Heidi Weber -- milik keluarga Direktur New7Wonders, Bernad Weber. Mengapa tak ada aktivitas terlihat di sana?

“Kami punya filosofi, tak menahan orang duduk di belakang meja mengerjakan tugasnya. Cara kerja kami tak konvensional, lewat dunia maya, dan staf kami harus berada di lapangan.” Dia menambahkan, siapapun bisa datang ke kantor pusat di Zurich, dengan terlebih dulu membuat perjanjian.

Soal tudingan abal-abal juga ia bantah keras. “Di Swiss, organisasi kami terdaftar. Ada dokumen legal dan tercatat di kantor walikota,” kata dia. Sementara, pendanaan berasal dari revenue sharing – misalnya SMS -- tanpa membebani pembayar pajak.

Hubungan New7Wonders dengan pihak Kementerian Pariwisata saat ini, dia mengatakan, ibarat dua orang kekasih mesra yang lalu putus.  “Dulu mengatakan paling cantik, kini keluar kata-kata menyakitkan.”

Dia menambahkan, atas dasar rasa sakit hati, informasi beredar di sejumlah pejabat menjadi tidak benar. ”Yang menyerang kami adalah pejabat pemerintah yang selama dua tahun bekerja sama, namun tidak berperilaku baik pada New7Wonders.”

Dia lalu merunut, bagaimana sengketa dengan Kementerian Pariwisata itu terjadi.

Pada 2009, pemerintah Indonesia mengirimkan surat penawaran sebagai penyelenggara acara pengumuman ke pihak New7Wonders. Indonesia juga mengenalkan sejumlah perusahaan yang bidding Jakarta sebagai tuan rumah. Mereka juga telah bertemu konsorsium swasta.

Tapi, dua tahun berlalu, pemerintah membatalkannya. Padahal Indonesia telah diterima, dan ditunjuk menjadi host. Ternyata, kata Jean-Paul, Indonesia tidak deliver. Akibatnya, New7Wonders mencabut dukungannya. Indonesia dinilai tak punya komitmen. “Buat kami, ketika anda mengatakan ini lah yang akan dilakukan, dan kami percayai itu, itulah komitmen yang terjadi. Tapi ini tidak. Itu suatu wanprestasi," ujarnya.

Padahal, sebelum datang surat penawaran dari pihak pemerintahan, New7Wonders telah menjelaskan elemen-elemen finansial.  “Termasuk peluang mendapatkan dana US$1 miliar dari komersialisi. Potensi ini sama sekali tak pernah di sebutkan oleh pihak pemerintah.”

Jean-Paul mengatakan, informasi yang beredar bahwa New7Wonders meminta uang US$45 juta, adalah salah. “Kami tak pernah minta US$ 45 juta dari pemerintah, hanya minta dukungan dari sektor swasta. Informasi itu bagian dari kampanye yang salah.”

Memang ada biaya, tapi itu soal lisensi penyelenggaraan sebesar US$7 sampai 10 juta dolar. “Sebenarnya untuk konsorsium swasta, angka ini gampang disediakan.” Angka itu pun sudah diketahui pemerintah berbulan-bulan, selama 10 bulan. “Jadi informasi yang keluar diputarbalikkan," dia menjelaskan.

Puncak sengketa terjadi pada Februari 2011, dia menjelaskan pihaknya harus memutuskan hal berat dan sulit: mempertahankan official supporting atau komodonya.  Akhirnya diputuskan, bahwa New7Wonders mencabut status Kementerian Pariwisata sebagai official supporting Pulau Komodo.

Jean-Paul menambahkan, pada 11 November 2011 atau 11-11-11 pukul 11.11 GMT, siapa pemenang tujuh keajaiban alam dunia akan diumumkan. “Ini baru pengumuman pemenang tujuh keajaiban dunia sementara,” kata dia.

Mengapa sementara? Sebab, pihaknya perlu waktu menghitung jumlah suara yang masuk lewat SMS, telepon dan internet. “Strategi kami berubah, pengumuman tak dilakukan satu malam, tapi tujuh malam di setiap negara pemenang. Kalau komodo menang, maka Jakarta akan memiliki malam perayaan termegah yang pernah ada.”

Yang kini jadi perhatian besar New7Wonders adalah, jangan sampai ketika komodo menang, masyarakat akan berpikir, “Ini kemenangan rakyat dan kekalahan pemerintah.” Sebetulnya, kata dia, hanya sedikit elemen yang menentang. Bahkan pucuk pimpinan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ikut mendukung komodo lewat SMS, dan mengimbau rakyat memberikan suaranya.

Jean-Paul berharap, ke depan, ada rekonsiliasi antara pemerintah dengan masyarakat terkait komodo. Jusuf Kalla dan Emmy Hafild diminta menfasilitasinya. “Ini tidak lebih sulit dari merekonsiliasi Aceh kan Pak Kalla?,” tanya dia. Jusuf Kalla menjawab spontan, “Easy.”

“Perang” berlanjut

Tapi, “perang” di seputar komodo terus berlanjut. Meski telah diklarifikasi oleh New7Wonders terkait tudingan “alamat palsu”, toh Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sapta Nirwandar tak begitu saja percaya.

Sapta tetap berpegang pada informasi Dubes Djoko Susilo dari pada lembaga Swiss itu. Soalnya, Djoko telah mengecek alamat itu sebelum ramai-ramai seperti sekarang. “Ya ke duta besar lah, wong duta besar wakil kita di sana. Dia nggak ada kepentingan apa-apa, kecuali buat bangsa,” ujar dia.

Soal gugatan ke New7Wonders yang dilakukan Kementerian, Sapta mengatakan itu tak bermotif pribadi, tapi meneguhkan sikap Indonesia tak rela dicoret dari keikutsertaannya di New7Wonders. “Itu bukan pribadi, kan ini tidak ada urusan pribadi, tapi Kementerian,” kata dia.

Isu permintaan uang sebesar US$45 juta, Sapta mengakui itu tak benar. “Memang benar dia nggak minta uang, tapi syaratnya untuk menjadi tuan rumah ya itu. Tapi yang sudah dia minta US$10 juta. Dia nggak bilang minta, tapi syarat, kan sama saja,” kata dia.

Djoko Susilo sendiri tetap beratahan dengan pendapat awalnya soal New7Wonders: lembaga itu abal-abal dan berorientasi hanya pada uang.  “Dalam website-nya sendiri saya sudah baca, si New7Wonders tujuannya mencari duit,” kata Djoko kepada VIVAnews.com, Jumat 4 November 2011 malam.

Dia mengatakan kebanggaan dari ajang yang diselenggarakan organisasi itu semu. “Kalau membayar, ibaratnya, Anda menyandang gelar MBA, doktor, dengan cara setor uang jutaan. Dicetakkan diploma, Anda pajang dan bangga sendiri, padahal dari universitas nggak jelas,” kata dia.

Soal dalil New7Wonders sudah memiliki legalitas yang dikeluarkan pemerintah Zurich, ia mengatakan, “ teman-teman di Jakarta tak familiar sistim hukum di Swiss. Di sini mendirikan yayasan itu gampang, asal ada akta notaris,” kata Djoko. “Mereka sangat pintar, secara teknis memang tidak menipu,” kata dia.

Djoko mengaku menemukan pola ‘penipuan’ yang sama dengan yang dilakukan New7Wonders sejak 2007.  “Di India dan Maldives, harga SMS bisa sampai 2 dolar,” kata dia.  “Masa saat 2007 Taj Mahal kalah, orang India bisa tersinggung, mereka terpancing dengan rasa nasionalisme, lalu akhirnya membayar,” kata dia.

KBRI di Swiss sudah berusaha mengontak mereka. “Sudah satu tahun, selalu tutup. Tim Kemenbudpar delapan orang nyanggong 3-4 hari nggak ada kegiatan,” kata dia.  Lewat email? “Nggak pernah ada.” Itu sebabnya Djoko membenarkan sikap Kemenbudpar mengirim tim penyelidik ke Swiss, dan menyimpulkan: ini yayasan abal-abal. “Kami setuju,” ujar Djoko.(sumber: vivanews.com)